Nexus Air dan Industri Migas: Belajar dari Pengalaman di Bojonegoro Bersama Yogi Setya Permana
Melanjutkan sesi diskusi bertajuk “Nexus Energi-Air”, Air Warga menghadirkan Yogi Setya Permana, peneliti BRIN, untuk mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya air dan industri tambang minyak di Bojonegoro. Acara yang berlangsung pada 5 Februari 2026 di FISIPOL UGM ini memetakan bagaimana infrastruktur air skala besar yang semula membantu warga untuk kebutuhan pertanian dan menjaga area perkotaan agar tidak banjir, justru bertransformasi menjadi alat stabilitas kepentingan korporasi terhadap pasokan air.
Antara Kebutuhan Industri dan Stabilitas Sungai
Yogi mengawali paparannya dengan menyoroti pembangunan Bendungan Gerak di aliran Sungai Bengawan Solo yang diresmikan pada 2012 yang lalu. Secara de jure, bendungan ini dipromosikan sebagai teknologi untuk mengendalikan banjir bagi warga perkotaan, menyusul memori kolektif tentang banjir besar pada tahun 2007 yang melanda Bojonegoro. Namun demikian, di balik narasi tersebut, bendungan ini juga berfungsi secara strategis untuk menjamin pasokan air berkelanjutan bagi operasional industri ExxonMobil, terutama saat musim kemarau.
Dengan kemampuan menyedot air sungai dalam jumlah yang sangat besar, keberadaan infrastruktur Bendungan Gerak perlahan-lahan mengubah karakter alami Sungai Bengawan Soslo secara fundamental. Stabilisasi debit sungai yang menguntungkan sektor swasta ini, di saat yang bersamaan, menghilangkan jumlah debit air yang umumnya digunakan oleh para petani di wilayah sekitarnya.
Salah satu temuan paling krusial dalam riset Yogi adalah fenomena krisis air yang tidak melulu soal kekeringan, melainkan soal hilangnya fenomena banjir musiman. Padahal, bagi petani Bojonegoro, banjir membawa apa yang disebut sebagai “Palet” atau lumpur subur yang meregenerasi unsur hara tanah secara alami. Maka, ketika bendungan menstabilkan air, tanah kemudian tidak lagi mengalami pemulihan sehingga menjadi rentan terserang hama, mengalami perubahan pH, dan mengalami penurunan produktivitas pertanian.
Kondisi inilah yang disebut Yogi sebagai slow violence atau kekerasan perlahan, di mana degradasi lingkungan terjadi secara bertahap namun perlahan-lahan mematikan penghidupan warga, terutama yang bekerja bagi petani.
“Jika kita bicara nexus air dan migas, pertanyaannya bukan hanya efisiensi air, tapi siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung risikonya,” tegas Yogi.
Kolektivitas, Informalitas, dan Politik Desa
Melanjutkan diskusi, Yogi menjelaskan bahwa pembangunan bendungan menciptakan ketimpangan akses air yang tajam antara desa-desa sebelum dan sesudah lokasi infrastruktur fisik tersebut. Desa di wilayah hilir sering kali mengalami krisis air saat musim kemarau karena air diprioritaskan untuk mengamankan kebutuhan industri migas. Ketimpangan di beberapa daerah ini juga diperparah oleh tata kelola irigasi publik yang kemudian memicu lahirnya fenomena “Tuan Air”, yakni pengusaha air individu yang membangun pipa mandiri dan menyewakannya kepada petani dengan skema bagi hasil yang mencapai 20% hingga 25% dari hasil panen. Dalam konteks ini, implikasi pembangunan bendungan menggerakkan logika privatisasi secara informal akibat ketiadaan peran negara dalam melindungi hak dasar warga untuk memperoleh air.
Meskipun demikian, di tengah upaya warga mengakses air ini, warga turut beradaptasi melalui institusi lokal seperti mendirikan Himpunan Petani Pengelola Air (HIPPA). Di beberapa desa, HIPPA yang dikelola secara kolektif melalui musyawarah desa (Musdes) menjadi garda terakhir warga merawat harapan dalam mengakses air di luar privatisasi.
Secara administratif, keuntungan dari pengelolaan air bersama yang dinaungi HIPPA ini dikembalikan kepada warga dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa beasiswa anak-anak dan subsidi biaya kesehatan warga. Akan tetapi, meskipun bentuk pengelolaannya sudah ada, isu air tetap menjadi isu elektoral yang sangat penting dalam program desa dan pemilihan kepala desa. Sebab, elektabilitas seorang calon kepala desa seringkali ditentukan oleh kemampuannya dalam menjamin akses air, yang bila tidak berhati-hati terjebak diantara relasi kuasa donatur kampanye atau “Tuan Air”
Depolitisasi Masyarakat Sipil dan Masa Depan Air Warga
Diskusi juga menyoroti bagaimana industri migas menerapkan teknologi yang sangat canggih untuk meredam resistensi warga melalui program CSR, khususnya di wilayah Ring 1 proyek. Yogi menemukan adanya gejala depolitisasi masyarakat sipil di Bojonegoro, di mana ketergantungan pada bantuan perusahaan membuat gerakan kritis pudar dan menghilang. Akibatnya, kondisi yang membutuhkan perhatian tentang keberlanjutan sebagaimana yang dirasakan oleh petani sudah menjadi sebuah diskursus terbuka, melainkan perlahan terdegradasi dalam proses penurunan kualitas hidup yang sunyi.
Sebagai penutup, pengalaman di Bojonegoro ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur energi dapat menimbulkan dampak masif di sektor agrikultur dan lingkungan. Meskipun warga telah melakukan inisiatif kultural seperti Festival Air sebagai upaya merawat dan menyadarkan publik akan pentingnya keseimbangan ekologis, tanpa regulasi yang kuat dan transparan dari otoritas pemerintah, masyarakat sipil akan terus dikesampingkan oleh narasi ekonomi dan dominasi pengetahuan teknis industri migas. Oleh karena itu, merawat tata kelola air di Bojonegoro menjadi bukan sekadar distribusi teknis semata, melainkan juga perjuangan politik untuk memastikan bahwa air tetap menjadi milik bersama.
