BELAJAR DARI PEOPLE’S WATER FORUM 2024: Mendorong Keterlibatan dan Pengelolaan Air oleh Warga
Gerakan perjuangan keadilan air yang terwadahi dalam People’s Water Forum (PWF) 2024 telah selesai diselenggarakan di Bali pada 20-23 Mei lalu. Sama dengan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PWF diselenggarakan bersamaan dengan agenda World Water Forum (WWF). Tahun ini, World Water Forum 2024 diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-25 Mei.
People’s Water Forum (PWF) merupakan ruang koordinasi untuk gerakan keadilan air di seluruh dunia, baik dari level internasional hingga regional dan lokal. PWF membawa misi menyuarakan suara masyarakat dan water defenders (pembela air) bahwa air merupakan barang publik (common good) dan hak asasi manusia dalam menghadapi perampasan air oleh korporasi besar dan lembaga finansial global.
Sayangnya, kegiatan PWF 2024 mendapatkan represi dan intimidasi dari negara melalui tangan-tangan organisasi masyarakat (Ormas) dalam penyelenggaraannya. Hal ini membuat aktivitas dan agenda yang sudah disusun mulai dari pertemuan warga, diskusi hingga People’s Water Tribunal tertunda dan harus mengalami penyesuaian. Sejumlah peserta yang datang – sebagian di antaranya juga menghadiri WWF termasuk mantan Hakim MK dan juga UN Rapporteur – untuk mengikuti PWF, kesulitan mendatangi venue karena penjagaan yang berlebihan dari Ormas dan juga aparat.
Meskipun begitu, PWF tetap berhasil dilaksanakan meskipun dengan agenda yang dimampatkan serta waktu dan kondisi yang sangat terbatas. Pembukaan PWF 2024 dilakukan secara hybrid pada tanggal 23 Mei 2024. Dimoderatori oleh Dinesh Suna, Koordinator Ecumenical Water Network (EWN), agenda PWF dibuka dengan diskusi dengan tema “Building Solidarity Through Water Justice: Lessons from People’s Movements Around the World.” Terdapat 8 orang pembicara yang menyampaikan pengalaman mereka tentang gerakan yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan air untuk rakyat di negara masing-masing.
Pembicara pertama berasal dari Indonesia yaitu Armayanti Sanusi dan Titi yang menyampaikan bahwa mega-infrastruktur dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) merugikan perempuan karena seringkali perempuan tidak dilibatkan pada proses perencanaan hingga pembangunan. Proyek pembangunan bendungan yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia tidak berpihak kepada para petani khususnya petani perempuan. Perlu adanya gerakan yang memperkuat pengorganisasian di akar rumput sehingga mereka mampu melakukan intervensi atas kepentingan-kepentingan mereka di berbagai level mulai dari perencanaan dan pembangunan desa sampai ke tingkat nasional.
Pembicara yang lain dari Indonesia adalah Dr. Wijanto Hadipuro, seorang akademisi dari UNIKA-SCU yang sangat fokus pada isu privatisasi air dan telah banyak melakukan penelitian sejak 2003. Hadipuro berbicara tentang sejarah perlawanan masyarakat di Indonesia terhadap privatisasi air yang sudah terjadi sejak tahun 1990. Terdapat beberapa hal yang menurut Wijanto penting untuk dilakukan ketika hendak melakukan perlawanan terhadap praktik privatisasi air. Salah satunya berkolaborasi dengan berbagai macam organisasi. Kolaborasi penting untuk dilakukan agar aktor yang terlibat menjadi semakin banyak yang akan membuat semakin banyak pula pihak yang mendapat manfaat dengan adanya proses ini.
Selain melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor di level akar rumput, hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya advokasi isu privatisasi air dengan melakukan lobi dan membangun relasi dengan pembuat kebijakan, dalam konteks Indonesia bisa dilakukan kepada DPR atau DPRD Provinsi. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan masalah yang terjadi dari privatisasi air dan dampaknya di masa depan adalah dengan kampanye baik dilakukan dengan unjuk rasa/demonstrasi, maupun kampanye melalui media sosial atau road show. Hal ini dapat memunculkan kesadaran masyarakat dan dapat menekan pemerintah serta pihak terkait agar dapat mempertimbangkan kembali kebijakannya terkait dengan privatisasi air.
Kemudian, ada Marsela Olivera yang bercerita pengalamannya dalam melawan privatisasi air di kampungnya, Chocabamba, Bolivia. Ia sudah berjuang memperoleh keadilan atas air selama 24 tahun bersama masyarakat di kampungnya. Menurutnya, kemampuan orang-orang dalam memahami permasalahan di kampung dan bisa menceritakan kondisi di kampungnya merupakan bagian dari perlawanan terhadap privatisasi air. Pemahaman dan kesanggupan menceritakan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan perubahan yang efeknya bisa sampai mendunia.
Setidaknya terdapat empat pesan yang disampaikan oleh Marsela terkait dengan upaya perlawanan dari pengalamannya terhadap privatisasi air di kampung Chocabamba. Pertama, semua perlawanan yang dilakukan meskipun belum berhasil mencapai tujuan bukan menjadi sebuah akhir yang gagal melainkan sebagai bagian dari proses gerakan. Kedua, penting untuk melakukan aliansi dengan komunitas yang lain supaya ada kesadaran kolektif yang terbentuk dan perlawanan menjadi lebih besar. Ketiga, upaya yang bisa dilakukan ketika perlawanan sudah berlangsung lama adalah dengan menyuarakan alternatif gerakan sosial atau memproduksi gerakan sosial baru berdasarkan pada pengalaman dan pelajaran yang didapatkan dari upaya perlawanan yang telah dilakukan selama ini. Terakhir, bahwa tantangan yang muncul pada setiap proses perlawanan sebenarnya menjadikan kita semakin kuat, bukan sebaliknya.
Dari pengalaman di Afrika, terdapat permasalahan air yang lebih kompleks lagi. Leonard Shang-Quartey menceritakan bagaimana di Afrika para water defenders melakukan berbagai upaya untuk mendorong akses air bersih di sana. Mengutip WHO dan UNICEF, terdapat 387 juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Kondisi ini masih diperparah dengan kebijakan IMF dan World Bank yang meminta pemerintah negara-negara di Afrika untuk melakukan pengurangan anggaran untuk pembiayaan sosial yang artinya bantuan air semakin sedikit diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Adanya kekurangan air yang terjadi di Afrika memberikan dampak yang besar terhadap bidang yang lain seperti harga pangan dan energi yang terus menerus mengalami inflasi. Oleh sebab itu, membangun solidaritas menurut Shang-Quartey tidak hanya pada mereka yang kekurangan air tetapi juga mengajak petani, buruh, dan kelompok perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai diskusi berkaitan dengan isu air yang dihadapi oleh masyarakat.
Upaya dan perjuangan para pembela air di dunia tidak selalu menemukan jalan buntu atau berakhir kegagalan meskipun yang dilawan adalah korporasi besar dan pemerintah. Salah satu keberhasilan yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah upaya yang dilakukan oleh Dr. Rajendra Singh yang dikenal sebagai “Manusia Air India.” Akibat dari adanya pertambangan, deforestasi dan erosi tanah, masyarakat di Dolphur, Rajasthan harus menderita karena kekeringan, banjir bandang dan kukurangan air bersih yang berakibat pada masifnya konflik dan kriminalitas demi bertahan hidup dan mendapatkan air bersih.
Dr. Rajendra Singh menjadi pelopor perubahan dengan membuat tenkik pengelolaan air dengan kearifan lokal. Bersama dengan timnya, ia berkolaborasi dengan masyarakat di Dolphur membangun Kembali struktur air tradisional, mengisi Kembali akuifer bahwa tanah dan memulihkan sumur. Inisiatif yang mereka gerakkan ini tidak bergantung pada pemerintah dan hanya bergantung pada upaya bersama serta kepercayaan di antara warga satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang sebelumnya disebut sebagai “bandit air” karena tindakan kriminal mereka dalam mendapatkan air, kini bekerja bersama-sama menjaga air. Masyarakat Dolphur, Rajasthan kini hidup dengan damai tanpa kekurangan air.
Berdasarkan pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh para water defenders (pembela air) di seluruh dunia pada opening PWF 2024, upaya perlawanan dan tuntutan keaditas atas hak akses air dapat dicari melalui pendekatan berbasis komunitas dan aksi kolektif. Pengalaman ini menunjukkan bahwa dengan berkolaborasi dengan berbagai komunitas, masyarakat atau para pembela air dapat menggalang kekuatan bersama, membangun solidaritas dan memperkuat suara baik dalam upaya menuntut kebijakan yang adil dan transparan terkait dengan pengelolaan air maupun untuk menemukan alternatif gerakan sosial untuk mendapatkan akses terhadap air bersih. Aksi kolektif memungkinkan berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu, bertukar informasi, dan bekerja sama dalam memperjuangkan hak dasar atas air bersih yang terjangkau dan berkelanjutan. Melalui kekuatan komunitas dan kerja sama, para pembela air juga mampu menekan pemerintah dan korporasi untuk memperhatikan kepentingan publik dan menghentikan praktik privatisasi yang merugikan masyarakat luas.
Penulis: Evy Gustiana – Peneliti Air Warga
